FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESABERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a. (2009). Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen dalam Desain Otonomi Desa. Bandung: P.T. Alumni
Jimly Asshiddiqie. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH-UII
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
DOI: https://doi.org/10.35327/sosintek.v1i1.209
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 SOSIAL SAINS DAN TEKNOLOGI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
________________
Indexing
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
_______________________________
Sosial Sains dan Teknologi
Published by UNMAS Denpasar K. Mataram |
Email: sosintek 2020@gmail com; aminullahmtk@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.