IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

ZAIDURRAHMAN ZAIDURRAHMAN, SUPARMAN SUPARMAN, AHMAD YAMIN

Abstract


This research discusses the implementation of non-cash transaction system policies in financial management in the Sumbawa district area. The aim of the research is to determine and analyze policies, supporting factors and inhibiting factors in the implementation of non-cash transaction system policies in financial management in the Sumbawa Regency area. This research uses a qualitative method with an interpretive descriptive approach. There were 5 informants for this research. Then, the data collection instrument was by means of interviews. The analysis technique used is data reduction and presentation. The results of the analysis consist of; 1. The process of implementing non-cash transactions in Sumbawa Regency is carried out by paying attention to four methods, namely staff-based, information, authority and facilities. 2. Supporting factors in the process of implementing non-cash transactions consist of internal control of regional finances, budget savings in non-cash transactions, and this non-cash transaction process can also prevent the circulation of counterfeit money. 3. Inhibiting factors in the process of implementing non-cash transactions consist of software, hardware and networks, the lack of competent employees, lack of staff understanding, leadership commitment, the presence of colleagues and employees who do not have the same account, and the use of cash payments in society. So it can be concluded that the implementation of the non-cash transaction system policy in financial management in the Sumbawa Regency area has been running in accordance with applicable guidelines

Keywords


Implementation, Policy, Transaction, Non-Cash, Financial Management

Full Text:

PDF

References


Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta

Al Kautsar, A., Aditya, T., & Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 115-124.

Haryono, H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 9(2).

Hendrawan, S. A. (2019). Implementasi transaksi non-tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik: Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 12(2), 227-236.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi .

Instruksi Bupati Nomor 188.05/0910 pada tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. Derivatif: Jurnal Manajemen, 14(1).

Perbup Sumbawa No. 43 Tahun 2020 Tentang Transaksi Keuangan Secara Non Tunai terhadap Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah.

Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).

Ramadhan, M., & Solekah, N. A. (2020). Implementasi Transaksinon Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur. Ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan), 4(1), 67-86.

Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019, August). Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip good governance (studi kasus pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 10, No. 1, pp. 1171-1181).

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Warjiyo,Perry (2006) Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya di Indonesia, Bulletin of Monetary Economics and Banking: Vol. 8: No. 4, Article 5.




DOI: https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.741

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 GANEC SWARA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

SV388

sakti55