PENERAPAN MEKANISME MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA JENGGALA, KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Indonesia. (2107). Peraturan Bupati Lombok Utara tentang pedoman Majlis Krama Desa (MKD), perbup Nomor 20 tahun 2017.
Indonesia. (199). Peraturan Daerah Kab. Lombok Utara tentang BPD, perda Nomor 3 tahun 2019;
Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), UU Nomor 30 Tahun 1999;
Indonesia. (2014). Undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014;
Jimly Asshiddiqie. (2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta.
Jimmly Asshidiqqie. (2015). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : persepktif baru tentang rule of law and rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics. Jakarta: Sinar Grafika.
Khaeril Anwar, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Ius, Volume III, Nomor 8, Agustus 2015;
Miriam Budiarjo. (1997). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997;
Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih. (1994). Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: PT Gramedia,.
Romi Librayanto. (2008). Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Makasar: PUKAP,
DOI: https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.679
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 GANEC SWARA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.