PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP BARANG BUKTI YANG DISITA PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

TITIN APRIANI

Abstract


The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility of a police investigator for the confiscated evidence and how the sanctions are given to members of the investigator who misuse the evidence. This research is alibrary research that uses data in the form of books, laws, articles, journals and other literature related to the title, while the technique and data collection is to collect various ideas, theories and concepts from various literatures that focus on the process. comparison between arguments, articles or other laws. The approach method used in this research are the statutory approach and the conceptual approach approaches). The results of the study indicate that the responsibility for the evidence by investigators who misuse the evidence can be sanctioned for violating the professional code of ethics and can be prosecuted with appropriate criminal penalties.

Keywords


law, criminal, criminal procedure.

Full Text:

PDF

References


Barda Nawawi Arief. (2010). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana: Prenada Media Group, Cetakan ke Tiga).

Hendra Soetana. (2011). Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, (Bandung: PT. Alumni Jl. Bukit pakar timur cetakan ke 1. Halaman V)

Leden Marpaung. (2009). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan), bagian pertama edisi kedua:Desember, Jakarta :Sinar Grafika).

Tolib Effendil. (2000). Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara, Pustaka Yustisia: Jakarta Selatan.

Aksyam, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, Analisa konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan (https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html). Diakses tahun 2021.

Eka Krisnawati, Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum di Indonesia, (https://tirto.id/apa-yang-dimaksud-dengan-penegakan-hukum-di-indonesia-gke5

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Penegakan hukum (https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum). Diakses tahun 2021.

DR. Pieter Latumenten, SH., MH. Prosedur penegakan hukum pidana berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris dan akta aktanya. (https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/) . Diakses tahun 2021.

D.P.M. Sitompul. Peranan penyidik polri dalam sistem peradilan pidana. Jurnal hukum, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1044. Diakses tahun 2021

Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015. Jurnal Pertanggungjawaban polisi terhadap barang bukti hasil sitaan, Sandy Wuwungan).

Kristian Megahaputra Warong. (2017). Saknsi hukum terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti perspektif kode etik kepolisian. Jurnal, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017. https://media.neliti.com/media/publications/149391-ID-sanksi-hukum-terhadap-anggota-kepolisian.pdf

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e954c5310950/hukumnya-polisi-yang-merusak-barang-bukti/




DOI: https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.284

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 GANEC SWARA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

GANEC SWARA DI INDEKS OLEH

 

 

 

 

 

____________________________________________
GANEC SWARA

ISSN 1978-0125 (print) | 2615-8116(online)
Published by UNMAS Mataram | Email: Aminullahmtk@gmail.com

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 

View My Stats