STRATEGI BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdhy Walid Siagian, F. A. (2022). Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara. Civil Service Vol.16 No. 2, 43 - 55.
Adrie. (2020). PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN. Jurnal Aktual Justice. Vol.5, No.2, 196 - 221.
Andi Putri Nurul Ismi, I. M. (2022). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020. Jurnal Unismuh, Vol 03, No. 06, 1720 - 1732.
Arif Rahmansyah, I. (2021). ANALISIS TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 1 No. 3, 449-466.
Awaluddin Awaluddin, I. F. (2019). Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala . Jurnal Surya Keadilan, Jurnal Surya Keadilanol. 03, o. 01.
Diana, B. A. (2020). Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, Volume 2. No. 1, 1 - 7.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21. No. 1, 33-54.
Faramadinah Rahmiz, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, 163-187.
Heru Wahyudi, Z. H.-R. (2022). BIROKRASI SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK PETAHANA; KASUS PILKADA DI LEBONG DAN BANTEN. JURNAL ADHIKARI, Volume 2 Nomor 1 , 292-301.
Kristiyanto, E. N. (2017). Netralitas Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi. Civil Service VOL. 11, No.1, 25 - 35.
Muhammad Rivaldy, T. N. (2023). TINJAUAN YURIDIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI KOTA MANADO. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex AdministratumVol.XIII/No.1/Nov/2023.
Rajab, A. (2016). URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 02, DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.150.
Sirait, F. E. (2022). Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer. Jakarta: Bawaslu RI.
Surya Yudha Regif, A. P. (2023). Penyalahgunaan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Electoral Misconduct pada Pilkada di Indonesia. Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP), Volume 6, Issue 1, 38 - 48.
Sutrisno. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 26, 521 - 543.
Syam, R. (2021). PENGUATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM: ANALISIS YURIDIS NORMATIF. Jurnal Etika dan Pemilu, Vol. 07, No. 01, 59 - 77.
Wahyudi, L. (2018). POLITISASI BIROKRASI LOKAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG. Jurnal Paradigma, Vol. 7 No. 3, 155 - 164.
Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 1, 2896-2910.
DOI: https://doi.org/10.35327/gara.v18i4.1231
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 GANEC SWARA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.