PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH PADA PILKADA SERENTAK YANG DAERAHNYA BELUM MEMILIKI LAPAS

ZAHRATUL’AIN TAUFIK; DENI HARTAWAN; PUTRI RAODAH

doi:10.35327/gara.v18i1.783

PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH PADA PILKADA SERENTAK YANG DAERAHNYA BELUM MEMILIKI LAPAS

ZAHRATUL’AIN TAUFIK, DENI HARTAWAN, PUTRI RAODAH

Abstract

The purpose of this writing is to know and understand the implementation of the constitutional rights of prisoners to vote in simultaneous regional elections whose regions do not yet have prisons. It is known that constitutional rights are rights owned by every citizen. These constitutional rights are not limited only because a citizen becomes a prisoner or a person who is serving a sentence for committing a criminal offense. The existence of prisoners detained in detention centers outside the electoral districts is often missed in the process of updating voter data conducted by the KPU, so that so far the voting rights possessed by these prisoners have never been used properly. Problems related to the constitutional rights of prisoners related to the right to vote in Pilkada occur in several regions in Indonesia, one of which is in North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This paper is then conducted by collecting and reviewing literature legal materials sourced from various sources of literature, with a Legislative Approach approach that results in invitations and Conceptual Approaches, then analyzed with descriptive analysis methods. The implementation of Regional Head Elections for prisoners in the North Lombok area cannot be carried out, because the KPU as the election organizer does not provide polling stations for prisoners in North Lombok which makes the constitutional rights of prisoners not implemented

Keywords

Constitutional rights, Prisoners, Regional head elections

Full Text:

PDF

References

CF Strong dalam Eddy Purnama. (2007). Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarata

Eko Noer Kristiyanto. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.1, Maret 2017

International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) ditetapkan oleh Resolusi MU, 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 4 Januari 2022

Partono. (2019). Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi DKI Jakarta. Lihat di www.journal.kpu.go.id tahun 2019.

Peraturan KPU Nomer 18 Tahub 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomer 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota.

Soedarsono. (2005). Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Titik Triwulan Tutik. (2015). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant civil and political right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

DOI: https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.783