TINDAKAN REPRESIF APARAT PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN) TERHADAP AKSI DEMONSTRASI MASSA DI WILAYAH HUKUM NUSA TENGGARA BARAT
Abstract
The aim of this research is to find out how repressive the police officers acted towards the masses during the demonstrations and what factors were the obstacles for the police officers in dealing with the masses while the demonstrations were taking place. This research is library research, namely using data in the form of books, laws, articles, journals and other literature related to the title, while the technique and data collection is by collecting various ideas, theories and concepts from various literature which focuses on the process. comparison between propositions, articles or other laws. The approach methods used in this research are the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The results of the research show that the actions of the police towards the masses who were protesting often occurred repressive actions and this happened because the police sometimes had several obstacle factors that could not be handled directly because the demonstrators often went on a rampage and inevitably the law enforcers, especially the The police often spontaneously carry out repressive actions against the masses and exceed the applicable provisions and regulations.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Brodjo Soedjoso. (2000). Hukum Refresif dan Sifat Produksi Hukum yang tidak Demokratis, Jurnal Hukum 2000, Vol No 13.
Deswir Saputra. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demontrasi yang dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis, Skrips Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dwi Winarno,. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, PT. Bumi Aksara, Jakarta
Faredo Yudasena dkk. (2021).Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi,Justice Jurnal Hukum 2021, Universitas Muhammadyah Metro, Lampung, Indonesia.
Fifi Qurania, Ma’ruf Hafidz, Sutiawati. (2020). Perlindungan Hukum terhadap aksi massa sebagai korban Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Quwanin jurnala ilmu hukum, Vol 1. No. 1 Agustus 2020.
Guntur Priyantoko. (2016). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Demonstrasi, Jurnal 2016, De Lega Lata, Volume 1 No 1.
Muhadar, dkk. (2009). Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, VC. Putra Media Nusantara, Surabaya.
Poltak Partogi Nainggolan. (2019). Demontrasi Di Berbagai Belahan Dunia dan Dampaknya Bagi Hubungan International,Bidang Hubungan Internationa, Jurnal Info Singkat kajian singkat terhadap isu dan strategi, Vol.XI.No22//II/November/2019.
Resa Fahkevi dkk. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Mencegaah dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi (studi dikepolisian daerah Sumatra Utara), Jurnal Retertum 2021, Volume 2 Nomor 1.
Titin Apriani. (2022). Jurnal Ganec Swara Vol. 16, No.1, Maret 2022. http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA.Pertanggungjawaban pidana seorang penyidik kepolisian terhadap barang bukti yang disita perpektif undang-undang hukum acara pidana).
Tri Praanadji. (2008). Aksi Demonstrasi dan Radikalisme Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi Di Indonesia, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, JURNAL Agro Ekonomi Volume 26 No. 2 Desember 2008.
Wahyu Hartanto Gunawwan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang mengamankan Para Demontrasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Assasi Manusia, Jurnal, Vol 2 No, 2013.
Zelika Annisa Putri. (2020). Demonstran Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020.
DOI: https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.1031
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 GANEC SWARA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.